Mangkir sidang, Yingluck Shinawatra diduga bersembunyi di Dubai

Yingluck Shinawatra.

Mantan Perdana Menteri Thailand, Yingluck Shinawatra (50), yang mangkir dari persidangan kasus korupsi beras pada Jumat lalu ternyata kabur ke Dubai. Diduga, dia kini bersembunyi di rumah milik kakaknya, Thaksin Shinawatra, di negara itu yang juga lari dari proses hukum perkara rasuah membelitnya.

Dilansir dari laman Reuters, Minggu (27/8), seorang sumber juga merupakan sejawat Yingluck di Partai Puea Thai membeberkan kalau rekannya sudah terbang ke Dubai melalui Singapura pekan lalu. Thaksin menetap di sana sejak 2008 buat menghindari pengadilan karena terlibat kasus korupsi.

"Kami mendengar dia pergi ke Kamboja, lalu menuju Singapura. Dari sana dia terbang ke Dubai. Dia sudah sampai dan ada di sana," kata sumber yang juga anggota senior Partai Puea Thai.

Jurnalis di Dubai mencoba mengkonfirmasi hal itu dengan mendatangi kediaman Thaksin di kompleks Emirates Hills. Namun, mereka tidak dibolehkan masuk ke pemukiman itu. Juru bicara keluarga Thaksin di Dubai juga bungkam ketika ditanya soal keberadaan Yingluck.

Kepolisian Thailand malah memberikan pernyataan membingungkan. Kepala Kepolisian Thailand, Jenderal Srivara Rangsibrahmanakul, justru mengatakan mereka tidak menemukan catatan kepergian Yingluck ke luar negeri. Entah apakah mereka kebobolan atau justru menutupinya. Pihak imigrasi berjanji bakal langsung menangkap Yingluck jika terlihat di bandara atau pelabuhan.

Juru Bicara Kepolisian Thailand, Dechnarong Suticharnbancha, kemarin menyatakan mereka masih menyelidiki apakah Yingluck sudah berada di Dubai atau masih di Singapura.

Pengadilan Negeri Bangkok pada Jumat lalu sudah bersiap mendengarkan pembacaan dakwaan kasus korupsi pembelian beras diduga dilakukan Yingluck. Namun, hingga sidang dimulai, perempuan itu tak kunjung muncul. Yingluck berdalih dia mengalami gangguan pendengaran. Namun, pengadilan menolak dan menjadwalkan pembacaan dakwaan digeser menjadi hari ini. Tak lama kemudian pengadilan menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap Yingluck.

Jika terbukti bersalah, Yingluck yang dikudeta tiga tahun lalu bakal dijatuhi pidana penjara maksimal sepuluh tahun.

Dinasti Shinawatra menguasai politik Thailand sejak 2001 karena banyak memenangkan pemilihan umum. Namun, mereka diduga menggunakan kekuasaannya buat melakukan korupsi dan mempraktikkan nepotisme. Namun, pamor mereka masih tinggi di kalangan penduduk miskin wilayah pedesaan sebelah utara dan timur laut Thailand.

Skema pembelian beras dijalankan Yingluck diduga merugikan negara hingga USD 8 miliar. Namun, Yingluck ngotot tidak bersalah dan berkelit dia hanya korban persaingan politik.

Rakyat Amerika menilai sosok Trump: Kuat, idiot, pembohong

Donald Trump. 

Universitas Quinnipiac, Connecticut, Amerika Serikat Mei lalu menggelar survei tentang bagaimana pandangan rakyat terhadap Presiden Donald Trump. Hasilnya tidak jauh berbeda dengan dugaan banyak orang selama ini. Mereka menyebut Trump sebagai sosok yang kuat, idiot, tidak layak, dan pembohong.

Yang paling banyak disebut, rakyat Amerika menilai presiden mereka sebagai idiot dan tidak layak, seperti dilansir koran the Washington Post, Jumat (25/8).

Rabu lalu kampus yang sama menggelar jajak pendapat serupa dan hasilnya, kata 'kuat' lebih banyak disebut.

Pada survei Mei lalu kata 'kuat' berada di peringkat tujuh yang paling banyak disebut. Tak hanya itu kata 'rasis' juga menyodok di urutan keenam paling banyak disebut.

Quinnipiac secara rutin menanyakan kepada rakyat Amerika, bagaimana mereka menilai Trump. Di antara pertanyaan itu adalah, apakah Trump adalah sosok pemimpin yang kuat dan apakah dia punya kemampuan memadaai sebagai pemimpin.

Sejak Januari, rakyat Amerika menilai Trump sosok pemimpin kuat ketimbang pemimpin yang baik. Itu artinya mereka melihat Trump sebagai orang yang lebih cocok disebut 'kuat' ketimbang 'pemimpin'.

Dihadiri Jokowi, 5.000 Polisi & TNI amankan Karnaval Kemerdekaan

Upacara HUT Kemerdekaan RI di Istana.

Karnaval Kemerdekaan HUT RI Ke-72 akan dikawal 5.000 personel gabungan dari Polri dan TNI. Jumlah itu bertambah dari rencana awal yakni 1.300 personel. Tambahan pengamanan dikarenakan kehadiran Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang akan mengikuti beberapa rangkaian di ruang terbuka.

"Tadi setelah apel kekuatan pasukan yang sudah tergelar nanti dari TNI 2.500 dan dari Polri juga ada peningkatan jumlah personel jadi 2.500, totalnya ada 5.000 personel yang akan mengamankan," kata Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Hendro Pandowo usai ‎menggelar apel pengamanan Karnaval Kemerdekaan di Lapang Gasibu Bandung, Jumat (25/8).

Titik yang menjadi perhatian aparat yakni Gedung Sate dan Taman Vanda di Jalan Merdeka. Soalnya Jokowi selain membuka Karnaval Kemerdekaan bertajuk Pesona Priangan tersebut, akan juga mengikuti rangkaian karnaval. ‎Karnaval akan dimulai dari depan Gedung Sate, Jalan Diponegoro dan berakhir di Alun-Alun Bandung.

"Jadi ada dua objek baik itu Gedung Sate dan Taman Vanda. Selain itu ada juga pengamanan saat perjalanan karnaval sepanjang itu yang sudah disiapkan," imbuhnya.

Kehadiran pimpinan negara, sesuai protap keamanan, jajaran Polrestabes Bandung akan memberlakukan pengamanan secara berlapis. Setidaknya empat ring dilakukan untuk tetap mengawal kegiatan yang melibatkan ribuan orang ini.

"Pengamanan kita buat ring satu sampai empat. Sepanjang karnaval itu ada kekuatan di 16 titik yang disiapkan baik itu Sabhara, Brimob dan TNI," jelasnya.

Penembak jitu juga dikerahkan. Mereka akan ditempatkan di gedung-gedung tinggi dan jembatan penyeberangan orang. "Pasti karena ini juga bagian dari antisipasi terorisme," tandasnya.

Karnaval Kemerdekaan akan dimulai pukul 14.00 WIB dan baru akan berakhir pukul 17.00 WIB. Dia mengimbau pada warga Bandung untuk sementara waktu menghindari area yang menjadi pusat kegiatan terutama bagi yang menggunakan kendaraan.

"Kecuali kalau masyarakat yang berjalan kaki boleh bergabung," jelasnya.

Anggota DPRD DKI nilai Djarot tak serius urus Kepulauan Seribu

Bestari Barus.

Anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai NasDem Bestari Barus mengkritik kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat. Bestari menilai kebijakan Pemprov DKI Jakarta kurang memperhatikan wilayah Kepulauan Seribu.

"Tolong dibicarakan khusus kepada saudara Gubernur, masih serius enggak ngurusin pulau seribu ini? Kalau enggak serahkan saja kepada Banten sana," kata Bestari di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta, Jumat (25/8).

Bestari berharap Pemprov DKI Jakarta serius menggarap potensi tempat-tempat wisata di Kepulauan Seribu. Sebab, Kepulauan Seribu masuk dalam 10 destinasi wisata nasional.

Untuk itu, Pemprov harus memberikan perhatian khusus untuk Pulau Seribu, jangan hanya fokus di daratan saja tapi harus fokusnya di daerah Kepulauan.

"Ketika kita mau kembangkan Pulau Seribu, apa sih event tingkat RT yang pernah dilaksanakan di sana atau tingkat kabupaten yang pernah terselenggara. Memancing atau apa yang pernah terdengar? Tidak pernah ada. Lantas untuk apa ada Pulau Seribu? Berikan saja ke Banten, kalau kita sudah tak mau atur itu," jelasnya

Menurutnya, warga Kepulauan Seribu sudah sangat kecewa dengan kinerja dari Dinas Lingkungan hidup sekarang. Bahkan, dia menyebut Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Isnawa Adji tidak pantas lagi menduduki jabatan itu.

"Ini yg membuat kami kemudian merasa kecewa yang kemudian sepertinya Adji memang sudah tak pantas ada di situ," tegasnya

Lebih lanjut, kata Bestari, seharusnya Pemprov mempersembahkan pembangunan karena memiliki anggaran yang besar. Hal itu agar pembangunan yang berkeadilan dirasakan warga pulau seribu.

"You datang ke sana, jangan diam di kursimu yang empuk, kemudian hanya berpikir tentang bagaimana menghabiskan anggaran ini hanya untuk beli barang, barang, barang saja. Itu yang membuat kita jadi merasa kecewa dari pada kinerja dinas yang baru ini (Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta),"

Hal tersebut karena Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memangkas anggaran kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) grand design Kepulauan Seribu sekitar Rp 480 juta dalam Kebijakan Umum Perubahan Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) APBD 2017.

BACA JUGA : Dihadiri Jokowi, 5.000 Polisi & TNI amankan Karnaval Kemerdekaan

Mendorong anak desa jadi Capres di 2019

Kampanye PAN. 

Pemilu presiden masih dua tahun lagi. Tapi suhu pertarungan sudah mulai terasa sejak kini. Terlebih, partai-partai telah menyatakan dukungannya kepada calon kuat kandidat capres di Pemilu 2019 nanti.

Golkar, NasDem, Hanura dan PPP misalnya. Mereka sudah mendeklarasikan untuk mendukung incumbent Joko Widodo (Jokowi). Sementara Partai Gerindra, juga kembali akan mengusung sang ketua umum Prabowo Subianto menjadi capres.

Sejauh ini, baru ada dua kutub politik Jokowi dan Prabowo yang terlihat. Namun, dalam Rakernas PAN di Bandung, muncul dorongan untuk mencapreskan Ketua MPR RI Zulkifli Hasan.

Di tengah riuh Rakernas PAN, nama Zulkifli muncul. Didorong ikut bersaing dengan Jokowi dan Prabowo. Sayang, Zulkifli masih tak mau menanggapi namanya didorong jadi capres. Menurut dia, persiapan Pemilu 2019 masih jauh.

Dia berkisah, tak pernah bermimpi jadi ketua MPR, apalagi jadi presiden. Sebab, dia merasa hanya anak desa.

Ketum PAN Zulkifli Hasan

"Saya jadi ketua MPR sudah tinggi banget. Saya tidak pernah mimpi jadi Ketua MPR, mimpi jadi menteri. Ketua MPR saja bagi saya tinggi, mobil saja RI 5, saya anak desa," kata mantan Menteri Kehutanan era Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut, Selasa (22/8).

Zulkifli takut, rakyat marah jika para elite politik sudah sibuk memikirkan Pilpres 2019. Padahal, kondisi ekonomi yang tengah dialami Indonesia sedang sulit. Dia ingin fokus lebih dulu kerja sebagai ketua MPR, menjaga Pancasila, persatuan dan kesatuan.

"Kalau kita ngomongin Pilpres sekarang, rakyat marah, daya beli turun, sekarang malah ngomongin kekuasaan," tandasnya.

Kembali ke dukungan politik. PDIP, Demokrat, PKS, PAN dan PKB hingga kini belum menentukan siapa yang akan didukung dan diusung jadi capres di 2019. Rata-rata alasannya sama, masih jauh untuk berpikir dukung mendukung di Pilpres.

Nama-nama seperti Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Agus Harimurti Yudhoyono sempat beredar untuk ikut dalam kontestasi Pilpres. Namun lagi-lagi, baik Gatot maupun Agus menolak untuk bicara Pilpres.

Ini alasan Djarot minta sertifikat Monas dibuat atas nama Pemprov DKI

Djarot Beri Hadiah Sepeda di Hari Anak Nasional. 

Gubernur DKI Jakarta Djarot Syaiful Hidayat ingin sertifikat lahan Monumen Nasional (Monas) dibuat atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Menurutnya, hal itu perlu dilakukan untuk memudahkan proses revitalisasi dan juga pemeliharaan Monas.

"Kenapa kok saya sampaikan atas nama Pemprov? Supaya Pemprov bisa membiayai perawatan dan pelestariannya dari APBD. Kalau itu masuk atas pemerintah pusat, Setneg (Sekretariat Negara) apa lagi, pemprov enggak bisa dong," kata Djarot, di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta Utara, Rabu (23/8).

Selain itu, mantan wali kota Blitar itu juga mengatakan bahwa banyak aset yang dikelola oleh Setneg tidak terkelola dengan baik, contohnya seperti Gedung Pola.

"Makanya saya bilang waktu itu ada banyak aset Setneg tak dirawat dengan baik, contoh Gedung Pola. Saya sudah bilang mohon Gedung Pola diserahkan kepada kami untuk kita revitalisasi, sayang dong," ucapnya.

Sebelumnya diketahui, Djarot berharap sertifikat hak lahan Monas atas nama Pemprov DKI Jakarta. Karena selama ini Monas belum memiliki sertifikat.

Djarot mengatakan, sertifikat Monas bisa keluar pada hari Minggu (20/8) berbarengan dengan penyerahan sertifikat lahan BMW oleh Presiden Joko Widodo. Namun hal itu urung dilakukan karena masih terdapat tarik ulur dengan Sekretaris Negara. Diketahui, hingga saat pihak Setneg masih melakukan pembahasan lebih lanjut soal sertifikat Monas ini.

Menjodohkan Ridwan Kamil dan Bima Arya di Pilgub Jabar

ridwan kamil dan bima arya di rakernas PAN Bandung.

Partai Amanat Nasional (PAN) menggelar Rapat Kerja Nasional (Rakernas) III di Bandung, mulai Senin (21/8) kemarin. Acara ini sekaligus sebagai ajang penjodohan antara kandidat bakal calon gubernur Jabar Ridwan Kamil dengan kader PAN yang juga Wali Kota Bogor, Bima Arya.

Ridwan Kamil tampak hadir dalam acara pembukaan yang digelar di Hotel Asrilia, Jalan Pelajar Pejuang, Kota Bandung. Bahkan, Ridwan dan Bima Arya duduk berdekatan sambil berbincang santai di kursi barisan depan peserta Rakernas PAN.

Ridwan atau akrab disapa Kang Emil, bahkan tak canggung mengungkapkan ketertarikannya dengan sosok Bima Arya. Emil memang sejak dari dulu ingin berduet di Pilgub Jabar dengan seseorang yang berpengalaman memimpin daerah dan masih berusia muda seperti dirinya.

"Karena sama-sama eksekutif, muda, sering ketemu, nyambung. Kalau bisa berpasangan, Saya kira akan luar biasa," kata Emil di lokasi.

ridwan kamil

Emil duduk bersama Bima Arya di sofa berwarna gelap. Emil mengenakan peci dengan safari hitam, sementara Bima Arya dengan jaket biru berlogo PAN, lengkap dengan pecinya.

"Karena temanya PAN, kalau disuruh milih kader PAN, Kang Bima Arya kecengan sayalah kira-kira begitu," ujar Emil.

Namun demikian, kata Emil, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada parpol koalisi yang akan mengusungnya nanti terkait keputusan siapa calon pendampingnya di Pilgub Jabar.

Duet pasangan Ridwan Kamil dan Bima Arya juga disuarakan oleh Sekjen PAN Eddy Soeparno. Dia mengakui, paling realistis PAN bergabung dengan NasDem untuk mendukung Ridwan Kamil. Sehingga ada tiga poros yang akan terbentuk.

Poros pertama sudah ada Golkar dan PDIP yang mengusung Dedi Mulyadi. Sementara poros kedua yakni koalisi Gerindra-PKS yang kabarnya akan mengusung Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu.

"Yah kan sekarang kita sudah lebih mengetahui bahwa ada aliansi Golkar dan PDIP yah dan itu kelihatannya sudah matang, sudah disosialisasikan, sampai dengan kabupaten kota. Kita juga sudah melihat konfirmasi dari adanya kerjasama yang solid antara Gerindra dan PKS yang mengajukan Deddy Mizwar dan Ahmad Syaikhu," jelas Eddy.

sekjen PAN Eddy Soeparno

Akan tetapi, penjodohan Emil dan Bima bukan perkara mudah. Dari syarat kursi untuk mengusung calon, NasDem yang sudah deklarasi dukung Emil hanya punya lima kursi, PAN cuma empat kursi. Butuh 11 lagi untuk bisa melewati batas pengusungan calon yakni 20 kursi DPRD Jabar.

Partai tersisa tinggal PKB, Hanura, PPP dan Demokrat. Ketiga partai ini punya kursi lebih besar dari PAN, tentu tak mau begitu saja kehilangan jatah calon wakil gubernur Jabar.

PKB sendiri sudah memunculkan nama Maman Imanulhaq dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Sementara Hanura mewacanakan nama Aceng Fikri sebagai cawagub. Begitu juga PPP, punya jagoan sendiri untuk diusung yakni Uu Ruzhanul alias Ulum. Sementara Demokrat, punya nama besar seperti Dede Yusuf dan Herman Khaeron.

Sementara itu, Bima Arya menyatakan, siap untuk mendampingi Ridwan Kamil dalam Pilgub Jabar 2018 mendatang. Sebagai kader partai, Bima mengaku harus siap menjalankan apa yang diamanatkan oleh partai.

"Sebagai kader partai, Saya harus siap untuk semua skenario. Walaupun hati Saya, cinta Saya untuk Bogor. Sebetulnya masih banyak pekerjaan di Bogor yang belum tuntas dan ingin Saya tuntaskan. Tapi sebagai kader partai, hati Saya harus siap," ujar Bima di lokasi yang sama.

Bima Arya di Rakernas PAN 

Bima menilai, sosok Ridwan Kamil merupakan representasi dari generasi politik saat ini yang punya dua hal yakni kompetensi dan karakter. Menurutnya, sebagai kepala daerah Kang Emil telah memberikan banyak inspirasi kepada kepala daerah lainnya untuk berbagai macam hal.

"Kalau masalah chemistry enggak usah diragukan lagi. Sejak kami belum dilantik pun, kami sudah komunikasi. Jadi saya mau istikharah dulu, karena ini pilihan politik yang tidak mudah," katanya.

Bima mengungkapkan, wacana pengusungan dirinya masih dibicarakan di tingkat pimpinan partai. Dia pun mengaku telah banyak berdiskusi dengan Kang Emil terkait konstelasi politik di Jawa Barat.

"Tadi malam saya ngobrol panjang dengan Kang Emil. Kami membahas konstelasi politik di Jabar, kemungkinan format koalisi, dan isu-isu di Jabar," ucapnya.