Djarot mau rombak SKPD, Taufik sebut wajar karena 33 PNS dipenjara

M Taufik. 

Di masa pemerintahan yang tinggal 3 bulan, Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat melakukan evaluasi terhadap kinerja pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Djarot pun berencana melakukan perombakan pejabat SKPD DKI dengan meminta restu dari Kementerian Dalam Negeri.

Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Muhammad Taufik mengatakan perombakan SKPD yang dilakuan Djarot adalah hal yang wajar. Terlebih ada sekitar 33 jabatan kosong lantaran PNS tersebut sedang menjalani proses hukum.

"Yang dilakukan Pak Djarot itu hal yang wajar karena ada 33 orang lebih yang dipenjara, dan punya posisi," kata Taufik di DPD Gerindra DKI Jakarta, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Minggu (9/7).

Selain tengah menjalani proses hukum, ada sejumlah jabatan kosong lantaran pejabat tersebut memasuki masa pensiun dan meninggal dunia. Sehingga menjadi suatu hal yang wajar bagi Pemprov melakukan penyesuaian pejabat di tubuh SKPD Pemprov DKI Jakarta.

"Yang sekarang itu mengganti orang yang bermasalah hukum, pensiun dan meninggal. Kalau enggak diisi nanti malah jadi stagnan," ujar Taufik.

Taufik mengingatkan, evaluasi perangkat Pemprov DKI ini adalah proses yang sering terjadi dan wajar. Sehingga pergantian pejabat pemerintahan seperti ini tidaklah perlu dijadikan sesuatu yang menakutkan.

"Kalau ada evaluasi itu ya jangan dibuat sesuatu yang menakutkan, evaluasi itu kan biasa dari periode ke periode itu biasa," kata Taufik.